tahapan perencanaan pembangunan nasional. Rasuna Said, Kav B-2, Kuningan, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12920 Phone: +62 21 - 392 6252 Email: [email protected] Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 4. tahapan perencanaan pembangunan nasional

Dalam. PP 42 tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional sebagai pendorong terlaksananya. id. Similar to UU No. PP Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (mencabut PP No. RTRW juga menjadi dasar perumusan kebijakan pokok pemanfaatan ruang baik di wilayah Provinsi. 4 5 6 7-3 Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentarrg Kementerian Perencanaan Pembaagunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor tr2l; Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencalaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1 13) sebagaimana. HERIBERTA, ME ADRI YELNI, SE, ME Jurusan Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Jambi Tahun 2006. 1 Indikator Hasil Komponen 2: Integrasi Perencanaan untuk Pembangunan Perkotaan 51 Tabel 6. 2 – Kebijakan Perencanaan Pembangunan Jalan/1 2 1. 1. kuningankab. Evaluasi pelaksanaan rencana. BAB 4 Analisis Akses, Efisiensi Internal dan Keadilan 1. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sesuai UU 25/2004. melakukan sosislisasi dan diseminasi RUU tentang SPPN yang baru kepada kementerian/Lembaga, pemerintah. Modul Pengadaan Tanah (Land Acquisition) adalah dokumen yang berisi materi pelatihan tentang konsep, prinsip, dan prosedur pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU SPPN), perencanaan. dilaksanakan melalui tahapan persiapan, penyusunan rancangan, penyusunan rancangan akhir dan penetapan Renstra Perangkat Daerah. PERENCANAAN PENDIDIKAN - ResearchGate | Find and share researchA. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana. publikasi rencana bukan merupakan akhir dari. BAB V : Sasaran Pokok, Arah Kebijakan dan Tahapan Pembangunan Daerah kabupaten Rembang Tahun 2005-2025. HR. Manfaat Evaluasi menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan Nasional/ Daerah untuk periode berikutnya. Hal ini tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1947, dalam bentuk visi, misi, dan arah pembangunan nasional. Perencanaan Pembangunan Daerah: Konsep, Strategi, Tahapan, dan Proses. Empat proses perencanaan tersebut memiliki pendekatan dan cara tersendiri, yaitu: 1. Pasal 2 (1) RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Presiden hasil Pemilihan Umum tahun 2009. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang. Perencanaan pembangunan adalah proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur. TAHAPAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH Bagian Kesatu Umum Pasal 4 (1) Rencana pembangunan daerah meliputi: a. Pengertian tersebut memiliki arti bahwa pembangunan merupakan suatu proses perbaikan kualitas kehidupan masyarakat dan bangsa secara terencana. idmenjadi kurang efisien. See full list on jogloabang. perencanaan harus dilakukan sebagai sebuah tahap penting dalam proses pembangunan. Tahap awalnya aktivitas perencanaan ialah membuat naskah atau perancangan rencana pembangunan yang secara resmi adalah tanggung jawab tubuh perencana, baik BAPPENAS untuk tingkat Nasional dan BAPPEDA untuk tingkat Daerah. 105, TLN NO. Menteri adalah pimpinan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 1. Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana– rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan Tanggapan . Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang selanjutnya disebut RPJM Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan, yaitu RPJM Nasional I Tahun 2005–2009, RPJM Nasional II Tahun 2010–2014, RPJM Nasional III Tahun 2015–2019, dan RPJM Nasional IV Tahun 2020– 2024. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran. 5 Bagian Kedua Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pasal 14 1 Menteri menyiapkan rancangan awal RPJM Nasional sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden ke dalam strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, program. Penggunaan dana desa tahun 2023 lebih diprioritaskan untuk pemulihan ekonomi. Acara Sosialisasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional oleh Pemerintah Daerah, Kamis (08/10/2020). JAKARTA - Pemerintah Inggris bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/. Berikut ringkasan pokok-pokok PP 17/2017. Periode tahun 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, sehingga merupakan periode pembangunan jangka menengah yang sangat penting dan strategis. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) merupakan tahapan pencapaian visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPN) 2005-2025 587 views • 12 slides Tahapan Perencanaan cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana- rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah. Yakni pada tahap I telah dialokasikan anggaran sebesar Rp 14,6 triliiun. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah, maupun antara Pusat dan Daerah;Kantor Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Menara Bappenas Lantai 16 Jl. Tujuan pembangunan adalah untuk mengubah kondisi masyarakat menjadi lebih baik. 1K views. dilaksanakan dengan tahapan berikut: a. Meningkatkan taraf hidup, kecerdasan, dan kesejahteraan masyarakat untuk tahap pembangunan berikutnya. Oleh karena itu, penyusunan RKPD 2024 berpedoman pada : Rancangan Kebijakan Kesehatan Indonesia. 2. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA . pengendalian pelaksanaan rencana; dan d. Pembangunan Jangka Menengah Nasional). PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5. Pembangunan nasional Indonesia adalah paradigma Pembangunan yang terbangun atas pengamalan Pancasila yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan. Mekanisme penyusunan Rencana Strategis (Renstra) berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (K/L), terbagi dalam 3 tahapan utama, yaitu sebagai berikut. Pengertian Pembangunan Nasional Pembangunan adalah seperangkat usaha yang terencana dan teratur untuk meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. SIKLUS PERENCANAAN SECARA UMUM & TAHAPAN PROSES PERENCANAAN Dwinsani Pratiwi Astha, ST. 3. Namun, PP tersebut lebih memperjelas posisi, fungsi, dan kewenangan Kementerian Keuangan dan Bappenas dalam pembangunan nasional. SKALA PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHAP KE-4 RPJPN 2005-2025 (RPJMN 2020-2024). Workshop Nasional Sistem Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Hotel Jayakarta-Jakarta, 19 April 2007 2 Materi • Tahapan PerencanaanTahapan Perencanaan • Pengendalian • Evaluasi • PlPelaporan • Landasan Hukum PP 39 Tahun 2006 • Koordinasi Lintas Departemen Keempat tahapan tersebut yakni, penyusunan perencanaan, penetapan perencanaan, pengendalian pelaksanaan rencana dan evaluasi pelaksanaan rencana. 2512004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), penyusunan RKP merupakan upaya menjaga. T. Penyusunan Rencana. Jika melihat isi, pada dasarnya PP mengatur tahapan penganggaran dalam APBN. Peran Penting Informasi Geospasial Sebagai Dasar Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Sosial. PASAL DEMI PASAL: Pasal 1: Cukup jelas: Pasal 2 Rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) terdiri dari rencana pembangunan jangka panjang di tingkat nasional dan di tingkat daerah. Pun demikian dengan pola dan tahapan pembangunan nasional pada masa Orde Baru yang memiliki perencanaan tersendiri. Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 8. Contoh Tahapan Musrenbang dalam Penyusunan Rencana Kerja. go. Kegiatan tersebut dimulai dari 1969 sampai 1994 yang dijabarkan dalam 5 pelita, yaitu pelita I, II. Pengkajian yang lebih cermat akan mencakup strategi pembangunan, teori tahap-tahap pertumbuhan ekonomi, diagram yang menggambarkan proses. 3. Pedoman Penyusunan HCDP ASN Perencana 2021 adalah dokumen yang berisi panduan bagi aparatur sipil negara (ASN) yang bergerak di bidang perencanaan pembangunan untuk meningkatkan kompetensi dan kinerja mereka melalui program Human Capital Development Plan (HCDP). Undang-Undang ini disusun dengan sistematika sebagai berikut : Ketentuan Umum, Asas dan Tujuan, Ruang Lingkup Perencanaan Pembangunan Nasional, Tahapan Perencanaan Pembangunan Nasional, Penyusunan dan Penetapan Rencana Kelembagaan, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup. Perencanaan pembangunan jangka menegah daerah (RPJMD) RPJMD disusun dengan tahap: · Kepala Bappeda menyiapkan rancangan awal RPJMD sebagai. go. Tahapan Perencanaan Pembangunan Nasional meliputi: a. Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005—2025 mengamanatkan 4 (empat) tahapan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Pembangunan materi hukum ini mencakup perencanaan hukum, pembentukan hukum, penelitian dan pengembangan hukum. Analisa Penyusunan program pembangunan infrastruktur a. 25 Tahun 2004, Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional didefinisikan sebagai satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencna pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di. Kementerian PPN/Bappenas memulai penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebagai proses awal penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045. dadang-solihin. 2K views. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, penyusunan rencana pembangunan tersebut dikoordinasikan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan NasionalPendataan awal lokasi rencana pembangunan meliputi kegiatan pengumpulan data awal Pihak yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah dilaksanakan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak pemberitahuan rencana pembangunan. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, UU No 33/2004; 2. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. (2) Perencanaan pembangunan daerah dilakukan pemerintah daerah bersama para. Presiden RI Joko Widodo meluncurkan Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 yang disusun Kementerian PPN/Bappenas untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045. Sedangkan Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah (1) satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan; (2) untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan; (3) yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. 7. Tahap Pelaksanaan (on going). Tahun 2004 tentang. RPJP Daerah yang memuat visi, misi, dan arah Pembangunan Jangka. Undang -Undang Nomor 33 T ahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indones ia. Sedangkan Tujuan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU No 25/2004, Bab 2, Pasal 2) adalah sebagai berikut. Rita Erawati SUHARSO MONOARFA Berdasarkan UU No. Perencanaan Pembangunan yang terdiri dari empat tahapan perlu diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh. Fungsional Perencana Ahli Muda, Bappeda Provinsi NTB) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan wilayahnya. Undang - undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025; 4. Empat. . BAB IV TAHAPAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL Pasal 8 Tahapan Perencanaan Pembangunan Nasional meliputi: a. Tujuan Kami mengangkat tema mengenai “Teori-teori pembangunan dan tahap- tahap pertumbuhan ekonomi” ini adalah guna untuk mengetahui sitim teori-teori pembangunan ekonomi menurut para ahli dan dapat menganalisis setiap 1 perbedaan antar teori dan bagaimana teori tersebut dapat. Rencana Pembangunan Tahunan Nasional yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah/RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun. Penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan; Ketiga tahapan di atas, nantinya akan. pengendalian pelaksanaan rencana; dan d. 26 Tahun 2007 Perencanaan Tata Pemanfaatan Ruang Ruang & Hasil. Hal itu dikatakan dalam diskusi nasional bertajuk "Evaluasi Kelemahan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) di Hotel Mercure, Tangerang Selatan. 1. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. penetapan rencana; c. 11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, Kerangka Pembangunan Kesehatan, serta Kerangka Penanggulangan Bencana. konteks pembangunan nasional atau daerah maupun perencaan kegiatan apa pun. Ada penjaringan aspirasi dan kebutuhan masyarakat untuk melihat konsistensi dengan visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah. Dan dalam penyusunan perencanaan pembangunan sebagaimana pendapat para ahli perencanaan harus sifatnya jangka panjang. Pasal 28 : Pengendalian dan Evaluasi memerlukan data pelaksanaan/realisasi yang didapatkan. TAHAPAN, TATA CARA PENYUSUNAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,. 1. Seiring dengan semakin pesatnya pembangunan. Makalah PERENCANAAN PEMBANGUNAN. RKPD Provinsi Sumatera Tahun 2014 I-3Keluaran Sedangkan keluaran dari kegiatan ini diharapkan dapat tersusun laporan naskah akademis yang berisi rekomendasi revitalisasi sistem perencanaan pembangunan nasional yang memuat beberapa isu strategis antara lain : 1. Konsep Dasar Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Dalam upaya mewujudkan tujuan bernegara, seluruh komponen bangsa. id. Sebagai tahapan awal, tahapan perencanaan akan menjadi pedoman dan acuan dasar bagi pelaksanaan kegiatan pembangunan. Dengan demikian, diharapkan Rencana. BAB 2 Konteks dan Tujuan, Pelaku Utama dan Tahapan 1. Hasil pendataan awal lokasi rencana pembangunan digunakan sebagai data untuk pelaksanaan Konsultasi. Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Pembangunan nasional Indonesia adalah paradigma Pembangunan yang terbangun atas pengamalan Pancasila yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya, dengan Pancasila sebagai dasar, tujuan, dan pedomannya. Ditulis Oleh : B. bahwa Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan Kementerian Perencanaan Pembangunan. Tahapan. Kualitas Infrastruktur Jalan c. CATATAN: Peraturan Menteri. 1 Indikator Hasil Komponen 4: Dukungan Pelaksanaan Proyek 61 Tabel 10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SP2N) pada dasarnya mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan nasional dengan tujuan untuk merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019. Pasal 9 (1)usunan RPJP dilaku Peny kan melalui urutan: a. Perencanaan Pembangunan Jangka. . Bagaimanakah proses dan siklus perencanaan pembangunan Sedangkan Tujuan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU No 25/2004, Bab 2, Pasal 2) adalah sebagai berikut. 14 bab 6 : unsur pokok perencanaan pembangunan daerah. Slide - 6 PROSES PENYUSUNAN RPJMN 2020-2024 2 Integrasi dgn Visi, Misi, dan Program yang ditawarkan Presiden terpilihsendiri, mulai dari tahapan perencanaan sampai tahap pengawasan dengan melibatkan stakeholders ditingkat desa, khususnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan organisasi. Rasuna Said, Kav B-2, Kuningan, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12920 Phone: +62 21 - 392 6252 Email: [email protected] ketahanan ekonomi, revolusi mental, hingga lingkungan hidup turut menjadi prioritas. blogspot. menjadi kurang efisien. Jakarta (ANTARA) - Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas mengatakan terdapat kelemahan model pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Na. 1 Tahap -Tahap Dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Proses penyusunan rencana baik itu jangka panjang, menengah, maupun tahunan dapat dibagi dalam empat tahap yaitu: Penyusunan Rencana yang terdiri dari langkah-langkah sebagai berikut: 1. dan nasional. Perencanaan Pembangunan Nasional. Tahapan Perencanaan Pembangunan Nasional meliputi: a. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas menyelenggarakan Pra-Musrenbangnas Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 di Nusa Dua Convention Center, Nusa Dua, Bali, Selasa (3/12/2019). Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 414); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN. 13 Skema Penyusunan Dokumen 14 Tahapan Penyusunan Dokumen Perencanaan. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara. Dalam perencanaan pembangunan Desa, selain mempertimbangkan kondisi Desa maka Desa harus juga memperhatikan perencanaan pembangunan kabupaten kota. Dalam SPPN perencanaan pembangunan di Indonesia memakai 5 (lima) pendekatan yaitu politik, teknokratik, partisipatif, bottom up dan top down planning. Tahapan Perencanaan Pembangunan Nasional meliputi: a. 3) Arahan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Terdapat 5 tahapan pembangunan yang dirancang, mulai dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2045, tepat pada peringatan kemerdekaan Indonesia yang ke 100 tahun. 3. Prolegnas 2020-2024 disusun oleh DPR Periode 2019-2024 dan Pemerintah dengan mempertimbangkan usulan dari fraksi,. Apabila dikaitkan dengan perencanaan pembangunan daerah, maka perencanaan pembangunan yang dibuat daerah berkaitan dengan pembangunan nasional. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2015-2019) adalah tahap yang ketiga dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (atau RPJPN 2005-2025). Penetapan rencana. 4. Kamu yang hafal pembukaan UUD 1945, pastinya tahu bahwa tujuan pembangunan nasional tersemat pada alinea keempat. (4) Rancangan dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibahas oleh Menteri Keuangan dengan melibatkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, dan instansi terkait lainnya. PP dinyatakan berlaku sejak tanggal diundangkan. Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah dengan prinsip yaitu: merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing,. Agenda Pembangunan Nasional RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL (RPJMN) 2015-2019 REPUBLIK INDONESIA PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG. Bab I. Tahap pertama berlangsung pada tahun 2022-2024. PERENCANAAN PEMBANGUNAN II OLEH DRA. Latar Belakang Di dalam melakukan pembangunan, setiap Pemerintaah memerlukan perencanaan yang akurat serta diharapkan dapat melakukan evaluasi terhadap pembangunan yang dilakukannya. Tahapan perencanaan pembangunan nasional sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 8 – Pasal 9 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional meliputi: Penyusunan rencana. 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan 7.